Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Jejaring LSP-P1 SMK

oleh Galih 670

Rapat Koordinasi Pengembangan Jejaring LSP P1 SMK
Hotel Indoluxe Yogyakarta
20 – 23 Februari 2019

 

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Jejaring LSP P1 SMK Tahap 1 yang diselenggarakan oleh Subdit Penyelarasan dan Kerjasama Industri, Direktorat Pembinaan SMK ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman dan wawasan bagi LSP P1 SMK untuk meningkatkan program kerja antara LSP P1 SMK dengan jejaring kerjanya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan LSP P1 SMK beserta jejaring kerjanya. Tujuan Rapat Koordinasi Pengembangan Jejaring LSP P1 SMK Tahap 1 ini adalah:

  1. Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi melalui LSP P1 SMK dan SMK yang tergabung dalam jejaring kerja LSP P1 SMK yang bersangkutan, dan/atau lembaga sertifikasi lainnya yang mendukung kebekerjaan lulusan SMK
  2. Meningkatkan akses sertifikasi bagi peserta didik SMK

Dalam sambutan dan laporan Bapak Saryadi selaku penanggung jawab kegiatan Rakor Pengembangan Jejaring LSP P1 SMK ini beliau melaporkan bahwa selain memberikan materi-materi mengenai pengembangan jejaring dan kelembagaan LSP P1 SMK juga akan diadakan penyusunan program kerja bagi LSP P1 SMK dengan jejaring kerjanya dan Bimbingan Teknis Bantuan Pelaksanaan Sertifikasi Siswa dan Bantuan Pemerintah Pengembangan LSP P1 SMK. Materi yang dibawakan oleh narasumber pada acara ini adalah:

  1. Kebijakan Pengembangan SMK oleh Direktorat Pembinaan SMK
  2. Praktik Baik Kebijakan Pengembangan LSP P1 SMK di Provinsi DIY
  3. Kebijakan Pelaksanaan Sertifikasi Profesi 2019 oleh BNSP
  4. Pengembangan MUK dan TUK yang disampaikan oleh narasumber dari P4TK
  5. Pengembangan SKKNI sebagai Pilar Sertifikasi Kompetensi yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenaker RI
  6. Penyusunan Program Kerja LSP P1 SMK dan Jejaring Kerjanya
  7. Dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Siswa

Kepala Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Direktorat Pembinaan SMK, Saryadi, S.T., MBA dalam laporan yang disampaikan pada saat pembukaan menginformasikan bahwa rakor tersebut diikuti oleh 230 Kepala LSP P1 SMK yang telah memiliki jejaring kerja se-Indonesia.  Ke 230 ketua LSP P1 SMK yang diundang akan diberikan wawasan oleh narasumber dari Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi Kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan, Praktik baik program pengembangan LSP P1 SMK di Provinsi DIY, Kebijakan sertifikasi dari BNSP, dan Penyusunan SKKNI dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Tahun 2019, SMK diberikan kesempatan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian dengan skema: (1) uji kompetensi keahlian yang biasa dilakukan setiap tahun (konvensional) bersama institusi pasangan dengan soal standar terstandar dari kementerian; (2) uji kompetensi dengan menggunakan LSP/PTUK, dan (3) uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan bersama industri pasangan dan/atau program sertifikasi antara Kemendikbud dengan institusi lain. “Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud memberikan dukungan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK dengan sasaran 50.000 siswa, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya” ujar Saryadi.

Acara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Hamid Muhammad. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, Ph.D, yang berkesempatan membuka rakor menekankan kembali pentingnya seluruh pihak yang berkepentingan menunaikan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Tujuan SMK untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja harus diikuti dengan strategi pembelajaran yang mirip dengan industri. Oleh karena itu, untuk meniru proses dan persyaratan bekerja di industri, maka SMK harus didorong untuk menjalin kerja sama dengan industri. Dengan adanya kerja sama ini maka kurikulum SMK akan dapat diselaraskan sehingga siswa dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan pengalaman yang mirip dengan industri. Selanjutnya, dengan kerja sama tersebut SMK dapat meningkatkan kualitas guru SMK. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan dengan cara memagangkan guru di industri atau menghadirkan instruktur dari industri untuk memberikan wawasan bagi guru di sekolah.

Akses Sertifikasi Meningkat

Dengan berpedoman pada peraturan BNSP Nomor 1/2017, 440 LSP-P1 SMK yang telah terlisensi telah memiliki jejaring kerja sebanyak 4.083 SMK. Penetapan jejaring kerja tersebut didasarkan pada kesamaan kompetensi keahlian berdasarkan skema sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Dengan telah ditetapkannya jejaring kerja tersebut, maka SMK yang berada dalam lingkup jejaring kerja LSP-P1 mendapatkan akses yang sama terhadap sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan melalui LSP-P1.

“Siswa SMK yang berada di SMK yang telah mendapatkan lisensi LSP-P1 dari BNSP serta siswa yang di SMK jejaring kerja mendapat hak yang sama dalam hal kesempatan untuk mendapatkan pengakuan atas capaian kompetensi dalam bentuk sertifikat kompetensi dengan logo burung garuda ataupun BNSP”, ditegaskan oleh Saryadi.

Selain kegiatan Rakor, Direktorat Pembinaan SMK juga melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memberikan bantuan bagi SMK yang memiliki LSP P1 dan memiliki jejaring kerja berupa bantuan sertifikasi kompetensi bagi siswa dan peningkatan kapasitas kelembagaan LSP P1 dan jejaring kerjanya.

Melalui pengembangan sistem sertifikasi melalui LSP-P1 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SMK yang tentunya akan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi perhatian pemerintah di tahun 2019.

Selanjutnya, SMK dan industri dapat secara bersama-sama meningkatkan kualitas SMK sehingga standar mutu yang dimiliki SMK akan meningkat. Tahap akhir dari proses pendidikan di SMK adalah sertifikasi kompetensi bagi siswanya. Hamid Muhammad menerangkan. ”Sertifkasi bagi siswa SMK merupakan pembuktian kompetensi siswa SMK, sehingga proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP P1 SMK harus memenuhi standar yang telah ditetapkan”. Sertifikat kompetensi yang diperoleh siswa dari lembaga yang kredibel dan proses pelaksanaan sesuai standar diyakini akan meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK.

Secara tersurat Hamid Muhammad juga menaruh perhatian khusus terhadap peran pemerintah daerah dalam revitalisasi SMK. “Untuk mewujudkan semua ini, maka tugas gubernur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut harus betul-betul dilaksanakan dengan optimal,” imbuhnya.

Beri nilai konten ini  
Responsive image