Direktorat Pembinaan SMK Gelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Bos 2019

oleh Abdul Majid 985

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana BOS disambut positif oleh Direktorat Pembinaan SMK. Munculnya Permendikbud tersebut merupakan revisi tahunan dari pelaksanaan BOS tersebut.

“Terdapat beberapa perubahan dalam Juknis BOS 2019, salah satu diantaranya pada komponen Pengembangan Perpustakaan”, ujar Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud.

Perubahan tersebut jelas berdasarkan usulan dari berbagai macam pihak seperi sekolah penerima BOS dan juga tentunya dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai mandatori pelaksanaan pendidikan menengah di Indonesia. Langkah lain yang dilakukan oleh Direktorat adalah dengan mensosialisasikan peraturan terbaru dalam rapat koordinasi dengan pengelola BOS Dinas Provinsi se-Indionesia yang diadakan pada hari Senin s.d Rabu (25-27 Februari 2019) di Hotel Santika Teras Kota BSD. Kemdikbud juga mengundang pembicara yang berasal dari Bahri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Irianto Nainggolan dari Kementerian Keuangan dalam Rapat Koordinasi ini .
 

“Dana BOS yang merupakan dalah satu Dana Transfer Daerah ini memiliki esensi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” ujar Irianto, Kemenkeu.

Tahun 2019 ini terjadi perubahan unit cost untuk satuan pendidikan SMK sebesar Rp. 200.000 per siswa setiap tahunnya. Dengan begitu, anggaran total untuk alokasi BOS SMK naik sekitar 1 trilliun rupiah mengingat saat ini jumlah siswa untuk satuan pendidikan SMK sudah mencapai 5 juta. Rapat Koordinasi ini juga sekaligus penjadi jaring pendapat sekaligus evaluasi pelaksanaan BOS 2018 dan masukan untuk pelaksanaan BOS di tahun-tahun selanjutnya.

“Acara rakor ini sangat bermanfaat untuk kami di daerah. Pertama untuk berkoordinasi dengan pusat dan kedua untuk mengetahui kabar mutakhir tentang kebijakan BOS,” ujar Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, .
 

Tahun 2019 ini juga akan diterapkan kebijakan BOS lainnya, yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS afirmasi diperuntukkan untuk SMK yang berada di wilayah yang oleh Kementerian Desa ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Sedangkan BOS kinerja diberikan kepada 10% sekolah di setiap provinsi yang sudah mencapai Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Dengan begitu untuk Dana Alokasi Khusus non Fisik (BOS) ini terdapat 3 jenis seperti di atas.

Beri nilai konten ini  
Responsive image